Prabowo Jadi Presiden, AHY Bakal Dapat Jabatan Strategis

PACITAN – Beberapa waktu lalu calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat menjanjikan jabatan strategis kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Janji itu diakui oleh Prabowo akan diwujudkan jika kubunya terpilih sebagai Presiden RI periode 2024-2029.

Prabowo mengaku tak sembarang memberikan jabatan strategis yang dijanjikan kepada AHY. Ia menilai AHY layak mendapatkan jabatan strategis dipemerintahan usai perhelatan pilpres 2024. Pasalnya ia menilai putra sulung dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan aset bangsa.

Janji tersebut diungkapkan oleh Prabowo dihadapan SBY dan AHY pada saat kampanye Partai Demokrat di Stadion Gejayana Kota Malang Jawa Timur 01 Februari 2024 lalu. “Yang jelas kalau Prabowo-Gibran menerima mandat, AHY akan saya beri tugas yang sangat strategis dan sangat penting, ” ucap Prabowo.

Sementara Prabowo Subianto yang sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Gerindra tersebut kembali melakukan pertemuan dengan keluarga SBY di Pacitan 17 Februari 2024. Prabowo menemui SBY di Pacitan sebagai ajang silaturahmi, sekaligus membahas situasi politik sembari menunggu hasil real count perhitungan suara oleh KPU.

Sementara AHY saat disinggung hal tersebut, menurutnya pertemuan Prabowo Subianto dengan keluarga SBY yang berlangsung selama 1 jam diruang Wisma Drupadi tak ada pembahasan mengenai jabatan strategis.

“Kita tidak membicarakan hal itu sama sekali, ini semua adalah silaturahmi sebuah gestur yang sangat positif antara dua tokoh bangsa, dua pemimpin besar, dan dua putra-putra terbaik bangsa yang harus menjadi contoh yang baik, ” tegas AHY.

Banyak yang memprediksi AHY bakal masuk kedalam kabinet saat Presiden Joko Widodo masih menjabat. AHY bisa saja menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Jika Partai Demokrat diminta Jokowi membantu pemerintahan, besar kemungkinan AHY yang akan diberi jabatan.

Pasalnya, Jokowi saat ini diprediksi akan lebih banyak mengambil mentri dari latar belakang politik daripada kalangan profesional. Hal ini merupakan salah satu langkah Jokowi dalam mengantisipasi isu mundurnya mentri yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. (Edwin Adji)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *