Absennya Fraksi Partai Golkar pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan APBD Pacitan tahun 2022 menimbulkan tanda tanya. Karena partai Golkar tersebut merupakan koalisi Demokrat di Pilkada Pacitan 2020 lalu.
Keharmonisan kedua partai politik di Pilkada Pacitan terakhir itu, kini mulai dipertanyakan. Hubungan kedua partai pemilik kursi DPRD Pacitan terbanyak pertama dan kedua itu saat ini diyakini sedang merenggang.
Pengamat politik di Pacitan,Mulyadi menilai,tertundanya penetapan APBD tersebut tentu menimbulkan spekulasi disejumlah kalangan.
“Info yang saya dapatkan saat pandangan umum serta rapat dengan eksekutif fraksi Golkar dan PKB tidak mempermasalahkan, tapi saat paripurna pengambilan keputusan mereka malah tidak hadir. Ini yang jadi pertanyaan ada apa?,”ujar Mulyadi yang juga merupakan ketua Karang Taruna Kabupaten Pacitan (24/11/21) siang.
Ya, masyarakat pasti akan bisa menilai, lanjut Mulyadi, tidak salah jika nanti masyarakat berpandangan ini hanya ingin bermain politik, dan mengorbankan kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan masyarakat. Karena APBD adalah kepentingan masyarakat.
Merenggangnya hubungan Partai Golkar dan Demokrat terlihat nyata. Karena, Golkar menempatkan kader terbaiknya Gagarin, sebagai Wakil Bupati Pacitan dan Partai Demokrat menurunkan Indrata Nur Bayuaji menjadi Bupati.
“Kalau masalah hubungan sedang dalam kondisi tidak baik menurut saya itu tergantung persepsi saja, dinamika dalam dunia politik sudah biasa. Akan tetapi saya lebih bicara pada kepentingan masyarakat yang saat ini harus diperjuangkan melalui APBD. Fokus kerja dulu untuk masyarakat Pacitan dan untuk mencapai visi misi pemerintah, jangan fokus kepentingan lain dulu.,”imbuhnya.
Sebagai informasi, proses pengambilan keputusan Raperda tentang APBD Pacitan tahun 2022 tertunda karena tak memenuhui kuorum. Seluruh anggota Fraksi Golkar dan Fraksi PKB absen. Selain itu seorang Anggota Fraksi Demokrat dan 2 orang Fraksi PDI Perjuangan ijin tidak hadir karena sakit. (ed)