PACITAN,kabarpacitan.net- Satu per satu anggota dan pengurus Barisan Ansor Serbaguna Pacitan mengundurkan diri sementara dari jabatannya. Ini semata demi menjaga nama Nahdlatul Ulama yang belakangan diseret dalam pusaran politik praktis di Pilkada Pacitan 2020.
Kepala Satuan Koordinasi Cabang Banser Pacitan, Imam Syarifudin menyatakan diri mundur sementara dari jabatan tertinggi Banser Pacitan dan Wakil Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Pacitan.
Imam memilih mengajukan cuti untuk menghormati keputusan para tokoh dan Pimpinan Wilayah NU Jawa Timur khususnya di Pacitan. Sebagai pimpinan badan otonom NU katanya harus tunduk pada aturan.
“Sudah saya niatkan untuk cuti sementara waktu terhitung mulai hari ini Minggu (8/11) sampai tanggal 08 Desember 2020. Ini bentuk komitmen kami terhadap NU. Saya akan ikut mensukseskan salah satu calon di Pilkada tetapi saya ingin nama Banser, Ansor dan NU bersih dari kegiatan politik praktis,” ujar Imam pada awak media.
Imam bertekad untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji – Gagarin. Aji-Gagarin katanya mempunyai rekam jejak jelas serta menjadi representasi masyarakat dari berbagai latar belakang berbeda.
“Saya kira rekam jejak Mas Aji dan Pak Gagarin lebih terlihat nyata berperan untuk Kabupaten Pacitan. Jadi saya putuskan untuk mendukung dan mensukseskan pasangan yang juga sudah direstui Pak SBY yang menjadi kebanggaan warga Pacitan,” jelas Imam.
Diketahui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang dituangkan dalam surat instruksi dengan nomor 752/PW/A-II/L/IX/2020 tertanggal 19 Muharram 1442/7 September 2020.
Surat tersebut ditujukan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur beserta perangkat organisasi dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) beserta perangkat organisasi se-Jawa Timur. Termasuk Pacitan sebagai salah satu daerah penyelenggara Pilkada serentak 2020.
Intruksi tersebut melarang penggunaan atribut dan fasilitas NU dan perangkat organisanya serta mengundurkan diri sementara jika ingin mengikuti serangkaian kegiatan politik praktis di Pilkada serentak 2020.