Kabarpacitan.net – Absennya Fraksi Partai Golkar di Rapat Paripurna DPRD tentang Raperda APBD tahun anggaran 2022 menimbulkan banyak spekulasi. Diantaranya ada menilai bahwa hubungan antara Partai Golkar dengan Demokrat tersebut saat ini sedang tidak baik. Namun hal tersebut dibantah oleh ketua umum DPD Partai Golkar Pacitan Gagarin. Menurut Gagarin yang juga merupakan wakil Bupati Pacitan tersebut, absenya Partai Golkar dari rapat Paripurna tersebut merupakan seni perjuangan mempertahankan pendapat dan pandangan.
““Ini tidak ada kaitannya dengan merenggangnya hubungan. Tapi ini adalah seni perjuangan. Jangan di artikan seperti itu. kalau pun ada yang menganggap tidak harmonisnya hubungan Gokar Demokrat itu sah-sah saja sebagai cara pandang masing masing. Kalau saya tidak memandang itu sebagai disharmoni, tapi tidak hadirnya Fraksi Golkar yang menyebabkan tidak quorum nya anggota rapat paripurna karena lebih demi masayarakat dan Pacitan dalam perbaikan APBD 2022 sebelum ditetapkan.“ ujar Gagarin.
Lebih lanjut, gagarin menilai terbukti masih banyak keluhan dari Forum Kepala Desa terkait menurunnya besaran ADD dari Desa Desa. “Angaran alokasi dana desa ini alami penurunan. Dan dana perimbangan juga menurun, kemampuan keuangan daerah menurun. Namun demikian kita kan bisa menyikapi lebih bijaksana. Jangan lah penurunan ini kemudian di bebankan pada semua lini.” tegasnya.
Pernyataan Gagarin tersebut pun menuai beranggam tanggapan, terlebih dibarengi dengan aksi Kepala Desa yang menggeruduk Kantor DPRD Kamis siang untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) menolak penurunan ADD di Raperda APBD tahun anggaran 2022 . Dalam RDP tersebut ketua FKKD Pacitan Muhammad Mursyid menjelaskan.”Demi Allah ini benar-benar murni aspirasi tanpa ada tumpangan politik, “katanya.
Hal tersebut pun direspon oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Pacitan Arif Setya Budi. Kepada jurnalis kabarpacitan.net Kamis malam via telepon, Arif menjelaskan, pembahasan mulai nota, rapat komisi, RDP sudah sesuai dengan regulasi dan tidak ada masalah. Selain itu, dalam hal ini Fraksi partai golkar juga tidak pernah memperjuangkan Alokasi Dana Desa (ADD) .
“Bahkan pembahasan digabungan yang disitu melibatkan para pimpinan komisi, kemudian pimpinan fraksi, Partai Golkar sendiri juga tidak hadir, ” jelasnya.
Artinya juga lucu, lanjut orang yang akrab disapa ASB, ketika ini semua berlangsung FKKD itu melakukan aksi aspirasinya, justru disini kami mempertanyakan apakah ada kepentingan lain, dan masyarakat dapat menilainya sendiri mana yang membela rakyat, dan mana yang mengutamakan kepentingan lainnya. “Kecuali selama ini mulai dari tingkat RDP komisi, alat kelengkapan, dan pembahasan gabungan, Fraksi partai Golkar ini selalu mendengungkan atau mengawal ADD tersebut, ” imbuhnya.
Pihaknya menambahkan rencana sidang paripurna DPRD tentang Raperda APBD tahun anggaran 2022 yang dijadwalkan besok dipastikan memenuhi quorum, meski 9 anggota Fraksi Partai Golkar kembali absen. Karena pengambilan keputusan Raperda APBD tersebut hanya butuh 2/3 dari 45 anggota DPRD Pacitan.
“Dua anggota dari fraksi dari Partai Demokrat dan PDI yang sebelumnya absen sudah kami hubungi malam ini, dan InsyaAllah besok pagi disahkan, ” pungkasnya.(ed)